Rencana kontroversial calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi sorotan utama.
Dalam Debat Cawapres pada Jumat, 22 Desember 2023, Gibran mengumumkan rencananya ini yang mendapat tanggapan tajam dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang, Hendi Subandi.
Gibran berpendapat bahwa BPN ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, Hendi Subandi mengungkapkan bahwa ide ini bukan hal baru, dan sebelumnya sudah ada pembahasan terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi badan otonom langsung di bawah presiden.
Sebuah wacana yang mencuat beberapa tahun lalu karena peran penting pajak dalam pembangunan negara.
Menurut Hendi, DJP sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, namun dengan berdiri sendiri, DJP dapat bergerak lebih cepat.
Dalam sepuluh tahun terakhir, DJP berhasil meningkatkan penerimaan pajak negara sebelum pandemi COVID-19. Meski berhasil, Hendi menyoroti bahwa DJP saat ini terkendala oleh ketergantungan pada Kementerian Keuangan.
Dia berpendapat bahwa DJP harus berdiri sendiri agar lebih lincah dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia, anggaran, dan birokrasi lainnya.
Peleburan DJP dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dianggap dapat dilakukan karena kedua direktorat ini memiliki kinerja yang mirip.
Hendi menekankan perlunya peleburan dilakukan dengan lembut, dengan pembagian kinerja, SDM, aset, dan tugas pokok yang dijabarkan secara detail.
Tantangan utama adalah komitmen politik. Hendi mengingatkan agar tidak merusak marwah kementerian dan bahwa kebijakan ini harus didasarkan pada keputusan politik yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara.
Sebelumnya, calon wakil presiden Gibran telah menjanjikan bahwa DJP dan DJBC akan dilebur menjadi Badan Penerimaan Negara jika memenangkan Pilpres 2024. Meski memberikan fokus pada penerimaan, rencana ini menuai kritik dan kontroversi yang semakin memanas.(viva.co.id)