Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki sederet strategi untuk mengumpulkan penerimaan negara demi membiayai program makan siang gratis bagi anak sekolah senilai Rp 400 triliun.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkapkan berbagai strategi pembiayaan itu. Di antaranya adalah dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk menaikkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%.
"Dan lagi-lagi kita harus ada political will pembentukan BPN. Mas Gibran sudah jelaskan kita jangan berburu di kebun binatang, kita ingin perluas kebun itu," tutur Erwin dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu malam (27/12/2023).
Selain membentuk BPN yang mereka anggap bisa cepat dilakukan dengan menerbitkan Perppu, peningkatan penerimaan negara juga akan dilakukan untuk memperbesar dividen BUMN bagi negara. Sebab, nilai dividen saat ini Rp 81,5 triliun menurut mereka masih kecil.
"Jadi penerimaan negara kita ingin juga naikkan dividen BUMN. Terus terang kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara kita kecil sekali dibanding negara lain," kata Erwin.
Strategi kedua, ia memastikan akan meningkatkan pajak dari hal-hal yang mencemari lingkungan. Di antaranya pajak kendaraan bermotor sambil memberikan insentif untuk pajak kendaraan elektrik berbasis baterai atau electric vehicle (ev).
"Kita tentu ingin dorong mobil listrik agar lapangan kerja di industri-industri otomotif tumbuh. Bagaimana penjualan EV naik kalau tidak kita beri disinsentif ke kendaraan yang keluarkan karbon tadi," ucapnya.
Selain itu, terkait pajak itu juga katanya pasangan calon Prabowo-Gibran akan menaikkan pendapatan negara dari sektor pertambangan. Caranya melalui perbaikan pengenaan pajak ekspor.
"Ada pajak ekspor, kemudian ada perputaran yang terjadi di dalam negeri, ada tenaga kerja tambah, ada PPN bertambah, karena ada jual beli," ungkap Erwin.
Opsi peningkatan penerimaan negara lainnya menurutnya adalah memperbesar kapasitas dana yang masuk dari institusi-institusi pendanaan atau sovereign wealth fund ketimbang mengembangkan global bond.
"Institutional fund sovereign fund yang masuk ke Indonesia rendah, bahwa menteri keuangan hanya mengembangkan global bond yang yieldnya tinggi 5-10 tahun," tutur Erwin.
"Kenapa enggak institutional fund yang masuk ke Indonesia 30 tahun yang yieldnya rendah ini kita perlu perbaiki kepercayaan kita ke institutional investor," tegasnya.
Di samping itu, ia melanjutkan, pengenaan pajak yang juga harus diperbaiki adalah dalam pasar modal. Menurutnya, selama ini pelaku transaksi di pasar modal tak banyak yang melaporkan pajaknya secara konkrit.
Terutama karena mereka berlindung di bawah kepentingan perbankan yang memproteksi dirinya melalui prinsip kerahasiaan data pribadi. Para trader aset kripto, foreign exchange currency, hingga saham itu menurutnya sangat sulit disentuh otoritas pajak selama ini.
"Ini kan pajak susah untuk masuk juga, kita ingin ada konektivitas di situ supaya pedagang pasar modal bayar pajak. Mereka banyak ambil untung dari jual kripto, foreign exchange currency, trading saham, mohon maaf kadang-kadang pajaknya enggak lapor," tutur Erwin.
Dengan berbagai langkah itu, ia optimistis bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, terutama untuk membiayai program andalan memberikan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia.
"Sehingga belanja Rp 400 triliun terkait dengan makan siang gratis ke murid-murid kita terjadi dan ini investasi, karena ini investasi 10 tahun, 20 tahun, bagi anak-anak kita yang ingin kerja di tempat-tempat hebat," ucap Erwin.(cnbcindonesia.com)